Mas Pur Seorang freelance yang suka membagikan informasi, bukan hanya untuk mayoritas tapi juga untuk minoritas. Hwhw!

Home » Uncategorized » Struktur Birokrasi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia

Struktur Birokrasi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia

1 min read

Struktur Birokrasi Kerajaan Hindu-Buddha di Berbaagai Daerah Indonesia,- Terdapat perbedaan penting mengenai struktur pemerintahan pada kerajaan agraris dan kerajaan maritim. Pada kerajaan maritim seperti Sriwijaya, raja mengawasi langsung daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat perdagangan agar tidak ada gangguan terhadap aktivitas perdagangan. Selain itu, raja mengangkat para syahbandar yang mengurusi kegiatan-kegiatan di pelabuhan. Adapun pada kerajaan agraris, raja tidak melakukan pengawasan langsung pada wilayah kesuasaannya. Namun Raja mengangkat para pejabat yang berkuasa di daerah-daerah tersebut. Berikut struktur birokrasi pada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di berbagai daerah di Nusantara.

A. Struktur birokrasi Kerajaan Sriwijaya

Struktur birokrasi yang diterapkan pada Kerajaan Sriwijaya bersifat sentralisasi atau langsung, artinya seorang raja yang memerintah berperan penting dalam pemerintahan, dan mengawasi pelaksanaan suatu keputusan yang disertai hadiah maupun sanksi bagi setiap pelanggaran (Prasasti Kota Kapur dan Prasasti Palos Pasemah), serta menyelesaikan hukum terhadap sengketa yang terjadi dalam masyarakat di wilayah kekuasaannya.

B. Struktur birokrasi Kerajaan Mataram Hindu

Struktur birokrasi Kerajaan Mataram Hindu meliputi:
  • Daerah pusat kerajaan (ibu kota): Terdapat di istana raja dan lingkungan keraton yang merupakan tempat tinggal raja, putra raja, kerabat raja, pejabat tinggi kerajaan, dan abdi dalem keraton.
  • Daerah watak adalah daerah yang dikuasai oleh rakai (pangat) yang kedudukannya sebagai pejabat tinggi kerajaan atau kepala daerah.

C. Struktur birokrasi Kerajaan Pajajaran

Berdasarkan kitab “Sanghyang Siksakandang Karesian” tahun 1518, struktur birokrasi Kerajaan Pajajaran, terdiri dari:
  1. Raja: sebagai kepada pemerintahan tingkat pusat.
  2. Mangkubumi: sebagai pembantu raja menjalankan tugas sehari-hari.
  3. Putra Mahkota: sebagai pengganti raja bila mangkat.
  4. Raja Daerah: sebagai raja bawahan yang merdeka dalam mengurus daeraj tertentu dan dapat menjadi raja pusat bila tidak ada putra mahkota yang menggantikan.
  5. Syahbandar: mengurusi masalah perniagaan.

D. Struktur birokrasi Kerajaan Bali

Kepala pemerintahan Kerajaan Bali dipimpin oleh raja yang dibantu oleh badan penasihat yang disebut Pakirakiran I Jro Makabehan. Badan ini beranggotakan beberapa orang senopati dan pendeta Syiwa-Buddha. Para senopati bertugas memegang jabatan di bidang kekuasaan dan pemerintahan, berkuasa atas hukum dan memiliki panglapuan sendiri.

E. Struktur birokrasi Kerajaan Majapahit

Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan sentralistik. Adapun susunan pemerintahan Majapahit adalah sebagai berikut.
1. Raja dan Dewan Mahkota
Raja sebagai pucuk pimpinan dibantu oleh penasihat disebut Dewan Mahkota atau sering disebut Bathara Sapta Prabu, terdiri dari kerabat kerajaan yang lebih tua secara geneologis, tugasnya adalah sebagai berikut.
  • Melaksanakan tugas kerajaan sebagai penasihat raja.
  • Mengumpulkan penghasilan kerajaan.
  • Manangani penyerahan upeti kepada raja.
  • Menjaga keselamatan daerah kekuasaannya.
2. Patih Mangkubumi
Jabatan patih langsung di bawah raja. Pada zaman Tribhuwanatunggadewi dan Hayam Wuruk, Patih Mangkubumi dipegang oleh Gajah Mada 
3. Mantri Katrini
Jabatan Mantri Katrini biasanya dijabat oleh keluaraga dekat raja, terdiri dari i hino, i halu, dan i sirikan.
4. Dharmadhyaksa
Badan ini mengurusi masalah agama. Agama Syiwa diurus oleh Dharmadhyaksa ring kasaiwan, sedang agama Buddha diurus oleh Dharmadhyaksa ring kasogatan. Mereka dibantu beberapa pejabat yang disebut dharma upati.
5. Pengadilan
Badan ini mengurusi pengadilan. Buku hukum sebagian berdasarkan pada buku Kutaramawana Dharmasastra, kitab hukum pidana, hakimnya diberi gelar Dhyaksa.
6. Raja-raja daerah, yang dipegang oleh keluarga dekat raja.
Nah itulah struktur birokrasi kerajaan Hindu-Buddha di berbagai daerah di Indonesia, demikian infomasi artikel mengenai sejarah agama Hindu-Buddha di Indonesia dan semoga bermanfaat.
Mas Pur Seorang freelance yang suka membagikan informasi, bukan hanya untuk mayoritas tapi juga untuk minoritas. Hwhw!

Upaya Penegakan HAM di Indonesia (Pencegahan dan Penindakan)

Upaya penegakan HAM di Indonesia – Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan,...
Mas Pur
2 min read

Pengendalian di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Pada Masa Jepang

Pengendalian di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Zaman pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan drastis, jika dibandingkan zaman Hindia Belanda. Jumlah sekolah dasar...
Mas Pur
47 sec read

Cara Mengamalkan Nilai-nilai Kejuangan Masa Revolusi

Mengamalkan Nilai-Nilai Kejuangan Masa Revolusi – Pancasila sebagai dasar negara melalui proses yang panjang dalam perumusannya. Proses perumusan Pancasila yang dilakukan para tokoh telah...
Mas Pur
2 min read

Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Pengakuan Kedaulatan

Konferensi Meja Bundar dan Pengakuan Kedaulatan – Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum KMB dilaksanakan, pemerintahan RI mengadakan pertemuan...
Mas Pur
1 min read

Perubahan Yang Terjadi Masuknya Islam ke Indonesia

Peranan Umat Islam pada Masa Penjajahan – Dengan dianutnya agama Islam oleh mayoritas masyarakat Indonesia, telah banyak mendatangkan perubahan. Perubahan-perubahan itu antara lain adalah...
Mas Pur
48 sec read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.