Dalam pelajaran sejarah Indonesia, mengenal istilah Cultuurstelsel yaitu oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa di Indonesia untuk menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, seperti kopi, tebu, teh, dan tarum (nila).
Daftar Isi
Apa itu Cultuurstelsel
Istilah cultuurstelsel sebenarnya berarti sistem tanaman. Terjemahanya dalam bahasa Inggris adalah culture system atau cultivation system. Lebih tepat lagi diterjemahkan menjadi system of goverment controlled agricultures karena pengertian dari cultuurstelsel sebenarnya adalah kewajiban rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa.
Rakyat pribumi mengartikan cultuurstelsel dengan sebutan tanam paksa karena dalam pelaksanaanya proyek penanaman dilakukan dengan cara paksa dan bagi yang melanggar dihukum fisik. Penanaman tanaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai produsen tanaman ekspor.
Tujuan Cultuurstelsel
Adapun tujuan – tujuan bangsa Belanda menjalankan sistem tanam paksa di Indonesia, antara lain :
- Menutupi Kekosongan kas negara Belanda.
- Guna membayar hutang – hutang negara Belanda yang sangat banyak.
- Guna membiayai peperangan.
- Mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang sebanyak – banyaknya.
- Mengeksploitasi rakyat pribumi baik dari segi tenaga, pikiran, dan waktu, serta
- Meningkatkan kesejahteraan bangsa Belanda.
Sebab Dilaksanakan Tanam Paksa di Indonesia
Adapun sebab-sebab dilaksanakan tanam paksa di Indonesia antara lain sebagai berikut.
- Pemerintah Belanda dililit utang luar negeri sehingga perlu biaya besar untuk membayarnya.
- Pemerintah Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk perang melawan Pangeran Diponegoro, Perang Padri, dan perang di berbagai daerah.
- Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.
- Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830.
Ketentuan Tanam Paksa
Ketentuan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1834 Nomor 22 yang berisi hal-hal berikut.
- Setiap petani diwajinkan menyerahkan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang hasilnya laku di pasar Eropa, seperti kopi, nila, tebu, tembakau, dan teh.
- Tanah yang diserahkan kepada pemerintah tidak dikenai pajak.
- Jika hasil tanaman yang diserahkan kepada pemerintah melebihi pajak, kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada petani.
- Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tanah tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi.
- Penduduk yang tidak memiliki tanah wajib bekerja di perkebunan pemerintah Belanda selama 65 hari.
- Kerusakan tanaman karena bencana alam ditanggung oleh pemerintah.
- Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi dan pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas.
Penyimpanan Cultuurstelsel
Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa terjadi penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh adanya peraturan cultuur procenten (persentase dari hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan). Hal ini mengakibatkan para pamong praja selaku penyelenggara tanam paksa selalu menindas rakyat untuk mengejar cultuur procenten.
Besarnya upah bergantung dari persentase hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan. Semakin banyak hasil yang dikumpulkan dan diserahkan, semakin besar pula persentase yang mereka dapatkan. Akibatnya, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan persentase tanam yang besar. Cara-cara kotor inilah yang menjadi penyebab penyimpangan pelaksanaan tanam paksa di Indonesia.
Penyimpangan dalam Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa
Berikut adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa.
- Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan.
- Jatah tanah untuk tanaman berkualitas ekspor melebihi seperlima dari lahan garapan.
- Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tetap dikenai pajak tanah.
- Setiap kelebihan hasil panen tidak dikembalikan lagi kepada petani.
- Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat.
Baca juga: Kebijakan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) di Indonesia
Dampak Sistem Tanam Paksa
Pelaksanaan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) memberikan dampak bagi rakyat Indonesia, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif maupun negatif pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Dampak Positif
- Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru.
- Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor.
2. Dampak Negatif
- Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan.
- Beban pajak yang berat.
- Pertanian, khususnya padi, banyak mengalami kegagalan panen.
- Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat sehingga jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan.
Nah, itulah dia artikel tentang cultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda selama masa kolonialisme. Demikian artikel yang dapat kami bagikan tentang salah satu materi sejarah dan semoga bermanfaat.
