Sesudah penandatanganan Persetujuan Linggarjati, Belanda berusaha keras memaksakan interpretasi mereka sendiri dan berjalan sendiri untuk membentuk negara-negara bagian yang akan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat, sesuai dengan keingginan mereka. Hal ini diawali dengan konferensi yang diselenggarakan di Malino, Sulawesi Selatan, dan kemudian di Denpasar, Bali. Di sana mereka berhasil membentuk negara boneka Indonesia Timur dengan dibantu oleh orang-orang yang pro Belanda seperti Sukawati dan Anak Agung Gde Agung. Anak Agung Gde memang sejak awal sudah memusuhi pemuda-pemuda pro Republik di daerahnya, serta mengejar-ngejar dan menangkapinya. Memang tujuan utama Belanda penandatanganan Persetujuan Linggarjati adalah menjadikan negara Republik Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan de facto dan juga de jure oleh beberapa negara, kembali menjadi satu negara bagian saja seperti juga negara-negara boneka yang didirikannya, yang akan diikutsertakan dalam pembentukan suatu negara Indonesia Serikat. Langkah Belanda selanjutnya ialah memajukan bermacam-macam tuntutan yang pada dasarnya hendak menghilangkan sifat negara berdaulat Republik dan menjadikannya hanya negara bagian sepeti negara boneka yang diciptakannya di Denpasar. Yang menjadi sasaran utamanya ialah menghapus TNI dan perwakilan-perwakilan Republik di luar negeri, karena keduanya merupakan atribut negara berdaulat. Semua tuntutan Belanda di tolak. Sementara itu keadaan keuangan Belanda sudah gawat, dan kalau masalah Indonesia tidak cepat diselesaikan maka besar kemungkinan Belanda akan bengkrut.
Agresi militer pertama dilakukan belanda berlatar dua pokok di atas, yaitu melenyapkan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dengan menghilangkan semua atribut kemerdekaannya, dan keadaan keuangan Belanda yang sangat gawat. Dalam serangan Belanda yang pertama itu mereka bermaksud hendak menduduki Yogyakarta yang telah menjadi ibu kota perjuangan Republik Indonesia, dan menduduki daerah-daerah penting bagi perekonomian Belanda, yaitu daerah-daerah perkebunan, ladang minyak, dan batu baik di Sumatra maupun Jawa. Usaha ini untuk sebagian berhasil, mereka menduduki daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatra Timur, Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dari hasil penjualan produksi perkebunan-perkebunan yang masih terkumpul, mereka mengharapkan mendapatkan uang sejumlah US$ 300 juta, sedangkan biaya agresi militer diperhitungkan akan memakan US$ 200 juta, jadi masih ada “untung” US$ 100 juta. Sasaran yang satu lagi, yaitu menduduki Yogyakarta tidak tercapai, karena pada tanggal 4 agustus 1947 Dewan keamanan memerintahkan penghentian tembak menembak. Selanjutnya PBB membentuk Komisi PBB yang terdiri atas tiga negara: satu dipilih oleh Indonesia, satu oleh Belanda dan yang satu lagi dipilih bersama-sama. Komisi Tiga Negara ini terdiri atas Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Sjahrir memilih Australia, dan bukan India, karena India sudah dianggap oleh dunia sebagai pro Indonesia. Sedangkan Australia dalah negara bangsa kulit putih, yang lebih objektif pendiriannya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Perkiraan Belanda dengan mengadakan agresi militernya yang pertama meleset sama sekali, karena tanpa diperhitungkan sejak semula, bahwa Dewan Keamanan PBB akan bertindak atas usul India dan Australia. India dan Australia sangat aktif mendukung Republik di dalam PBB, dimana Uni Soviet juga memberikan dukungannya. Akan tetapi, peranan yang paling penting akhirnya dimainkan oleh Amerika Serikat. Mereka yang menentukan kebijakan Belanda, bahkan yang lebih progresif di antara mereka, merasa yakin bahwa sejarah dan pikiran sehat memberi mereka hak untuk menentukan perkembangan Indonesia, tatapi hak ini dapat dijalankan dengan menghancurkan Republik terdahulu. Sekutu-sekutu utama negeri Belanda terutama Inggris, Australia, dan Amerika Serikat (negara yang paling diandalkan Belanda untuk memberi bantuan pembangunan kembali di masa sesudah perang) tidak mengakui hak semacam itu kecuali jika rakyat Indonesia mengakuinya, yang jelas tidak demikian apabila pihak Belanda harus menyadarkan diri pada penaklukan militer, Merekan mulai mendesak negeri Belanda supaya mengambil sikap yang tidak begitu kaku, dan PBB menjadi forum umum untuk memeriksa tindakan-tindakan Belanda. Untuk pertama kali sejak PBB didirikan pada tahun 1945, badan ini mengambil tindakan menghentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa agresor supaya menghentikan serangannya. Belanda yang menginginkan supaya masalah Indonesia dianggap sebagai suatu persoalan dalam negeri antara Belanda dan jajahannya, telah gagal, dan masalah Indonesia-Belanda menjadi masalah internasional. Kedudukan Republik Indonesia menjadi sejajar dengan kedudukan negara Belanda dalam pandangan dunia umumnya.
Nah itulah sedikit penjelasan mengenai Agresi Militer Belanda I, untuk agresi militer belanda dua akan saya update pada lain kesempatan. Sekian dan semoga bermanfaat.
