Rehabilitas ekonomi pada masa Orde Baru,- Program pemerintah diarahkan sebagai upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilitas dan rehabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang dan bahan pokok tidak melonjak terus. Rehabilitas ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana ang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.
Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde lama, pemerintah Orde baru melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Memperbarui kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh ketetapan MPRS NO. XXIII/MPRS/1966.
b. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan yakni program yang penyelamatan serta program stabilitas dan rehabilitas.
Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada ketetapan MPRS tersebut yaitu mendobrak kemacetan ekonomi dan sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Rendahnya penerimaan negara.
b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.
c. Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank.
d. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negari.
e. Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi terhadap kebutuhan prasarana.
f. Debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
g. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.
Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara:
a. Mengadakan operasi pajak.
b. Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan cara mengitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
c. Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapus subsidi bagi perusahaan negara.
d. Membatasi kredit bank dan menghapus kredit impor.
Program rehabilitasi ini bertujuan untuk membendung laju inflasi. Pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Setelah membentuk Kabinet Pembangunan pada juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khusus sandang dan kurs valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah.
Program rehabilitas bertujuan untuk memulihkan kemampuan berproduksi. Selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan dalam prasarana sosial dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kelompok kepentingan tertentu. Dampaknya, lembaga negara tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk menyusun memperbaiki tata kehidupan rakyat.
