Prinsip Demokrasi Pancasila

Penerapan demokrasi di Indonesia tetap mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, penerapan demokrasi di Indonesia disebut sebagai demokrasi Pancasila untuk sekarang ini diterapkan. Berikut penjelasan tentang demokrasi Pancasila di Indonesia.

Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandanan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia ang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama yang bersumber pada falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara kita. Pancasila sendiri dikemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang pada akhirnya hingga saat ini tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila di Indonesia

Penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang dijiwai oleh sila-sila yang lain, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan sila Keadilan Sosial bagi  Seluruh Rakyat  Indonesia. Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
2. Demookrasi dengan kecerdasan.
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
4. Demokrasi dengan rule of law.
5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
6. Demokrasi dengan hak asasi manusia.
7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
8. Demokrasi dengan otonomi daerah.
9. Demokrasi dengan kemakmuran.
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial.

Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung tiga kerakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan.

Tiga karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Nilai Moral Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila yaitu sebagai berikut.

• Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
• Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Mmaha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
• Mewujudkan rasa keadilan sosial.
• Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
• Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
• Menjunjung tinggi tujuan, dan cita-cita nasional.

Baca juga: Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila

Dasar Penerapan Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan, dan kegotongroyongan yang ditujukan untuk hal-hal berikut.

• Kesejahteraan rakyat.
• Mendukung unsur-unsur kesadaran ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
• Menolak atheisme.
• Menegakkan kebenaran yang berdasarkan budi pekerti yang luhur.
• Mengembangkan keperibadian Indonesia.
• Menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nah, itulah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai pengertian dan prinsip demokrasi Pancasila dan semoga bermanfaat.