Perjanjian Renville: Latar Belakang, Tokoh, Isi dan Dampak

Perjanjian Renville – Sesampainya di Jakarta, para anggota KTN (Komisi Tiga Negara) melakukan kontak pendahuluan dengan pimpinan dari negara yang sedang bersengketa, yaitu Indonesia dan Belanda. Atas usul KTN perundingan antara dua negara ini sebaiknya dilakukan di sebuah tempat yang netral, yaitu di atas kapal angkatan laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville, sehingga perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Renville.

Perjanjian Renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat bernama USS Renville. Perjanjian renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 dan dibuat sebagai dampak dari Agresi Militer Belanda I.

Latar Belakang Perjanjian Renville

Dalam upaya membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, maka DK PBB mendesak diadakannya gencatan senjata yang terjadi 4 Agustus 1947 serta membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Negara-negara tersebut adalah Australia (tunjukan Indonesia), diwakili oleh Richard Kirby, Belgia (tunjukan Indonesia) diwakili oleh Paul Van Zeelan, dan Amerika Serikat (netral) diwakili oleh Dr. Frank Graham.

Atas usul KTN maka pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan Perjanjian antara Indonesia dan Belanda di atas kapal Renville milik AS yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas PM. Amir Syarifuddin, Mr. All Sastroamidjoyo, Dr. Thoa Sik Len, Mr. Roem, Haji Agus Salim, Mr. Nasrun, dan Ir. Juanda. Delegasi Belanda terdiri atas Abdul Kadir Widjoyoatmojo, Jhr. Van Vredenburgh, Dr. Soumokil, Pangeran Kartanegara dan Zulkarnaen.

Tokoh Perjanjian Renville

Perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Tokoh yang hadir dalam perundingan tersebut adalah:

• Dr. Frank B. Graham (ketua), Paul van Zeeland (anggota), dan Richard Kirby (anggota).
• Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Sjarifuddin (ketua), Ali Sastroamijoyo (anggota), Haji Agus Salim (anggota), dr. J. Leimena (anggota), dr. Coa Tiek Ien (anggota), dan Nasrun (anggota). Amir Sjarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu (Kabinet Sjarifuddin II).
• Delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo (ketua), Mr. H.A.L van Vredenburg (anggota), Dr. P.J. Koets (anggota), dan Mr. dr. Christiaan Robbert Steven Soumokil (anggota).

Isi Perjanjian Renville

Setelah melalui berdebatan dan permusyawaratan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Juni 1948 maka diperoleh persetujuan Reville. Pokok-pokok isi persetujuan sebagai berikut.

1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatannya diserahkan kepada RIS yang segera dibentuk.
2. RIS mempunyai pendudukan yang sejajar dengan Negara Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda.
3. RI akan manjadi negara bagian dari RIS.
4. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara.
5. Pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.

Hasil Perjanjian Renville

Meskipun jalannya perundingan tidak selancar yang diharapkan, perundingan di kapal Renville ini menghasilkan beberapa keputusan.

• Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan.
• Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui jajak pendapat (plebisit) terlebih dahulu.
• Pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di Belakang Garis van Mook untuk memudian masuk ke wilayah Indonesia.

Dampak Perjanjian Renville

Baca juga: Tahapan Perjanjian Internasional dan Penjelasannya

Nah itulah dia artikel tentang pernjanjian renville beserta tokoh, isi, dan dampak perjanjian renville. Demikian artikel yang dapat freedomsiana.id bagikan tentang salah satu sejarah perjanjian penting di Indonesia dan semoga bermanfaat.