Megawati Soekarnoputri adalah Presiden kelima Indonesia yang menjabat mulai 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia menjadi Presiden perempuan Indonesia pertama sekaligus putri dari presiden Indonesia pertama “Ir. Soekarno”.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, Megawati Soekarnoputri dibantu oleh Hamzah Haz sebagai wakil presiden. Selama menjadi presiden, Megawati Soekarnoputri menerapkan beberapa kebijakan diantaranya sebagai berikut.
Daftar Isi
1. Membentuk Agenda Pemerintahan melalui Kabinet Gotong Royong
Presiden Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz mengawali tugasnya dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001. Kabinet ini disebut zaket kabinet karena 2/3 menterinya dijabat oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya.
Adapun kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tertuang dalam agenda Kabinet Gotong Royong sebagai berikut.
- Membuktikan sikap secara tegas untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Menunjukkan kesungguhan dalam menyusun langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis berkepanjangan.
- Meneruskan pembangunan politik untuk melakukan perbaikan dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
- Menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil.
- Menjaga pertahanan keamanan dan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dalam menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.
2. Melakukan Reformasi di Bidang Politik dan Hukum
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945.
Dalam bidang hukum, pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga bersifat independen, merencanakan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, dan melakukan kebijakan reformasi, salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan hakim.
Untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada tanggal 27 Desember 2002. Selain KPK, pemerintah membentuk pengadilan khusus untuk kasus korupsi, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pemerintah juga meningkatkan kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal, termasuk melakukan audit bagi badan usaha milik negara dan daerah.
3. Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi beberapa konflik yang menyita perhatian publik, salah satunya adalah konflik Aceh. Upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menjaga kedaulatan NKRI juga diuji saat Indonesia bersengketa dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan.
4. Melakukan Reformasi di Bidang Ekonomi
Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri masih mewarisi berbagai krisis ekonomi pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi seperti mengajukan penundaan utang, menaikkan pendapatan perkapita, melakukan privatisasi BUMN, dan meningkatkan kinerja ekspor.
Adapun beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri adalah sebagai berikut.
- Mengatasi masalah utang Indonesia peninggalan Orde Baru sebesar US$150,80 miliar dengan cara meminta penundaan utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club tahun 2002.
- Menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan, yaitu sekira US$930. Kebijakan ini mendapat sambutan dari pasar karena tidak sampai sebulan dilantik sebagai presiden, kurs mata uang rupiah menguat menjadi Rp8.500,00 per US$ (semula Rp9.000,00 per US$).
- Melakukan privatisasi BUMN. Privatisasi merupakan kebijakan menjual seluruh atau sebagian saham perusahaan negara pada periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri.
- Memperbaiki kinerja ekspor.
5. Melaksanakan Pemilu 2004
Salah satu keberhasilan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam memperbaiki pelaksanaan demokrat di Indonesia adalah menyelenggarakan pemilu pada 2004. Pemilu diikuti 24 partai politik dengan sistem perwakilan berimbang. Pemilu 2004 diselenggarakan dua tahap untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden.
Baca juga: Kebijakan Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)
Nah itulah dia artikel tentang kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri beserta penjelasannya. Demikian artikel yang dapat freedomsiana.id bagikan tentang sejarah pemerintahan Indonesia dan semoga bermanfaat.
