Monumen Pembebasan Irian Barat di Jakarta adalah bukti perjuangan Indonesia dalam membebaskan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi salah satu upaya kerja wajib dalam setiap kabinet pada Demokrasi Liberal.
Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga negara dengan hak-hak individu sebagai kekuasaan tertinggi pemerintah. Ciri demokrasi saat ini adalah banyaknya partai.
Adapun latar belakang pembebasan masalah Irian Barat dan perjuangan pembebasan Irian Barat adalah sebagai berikut.
Daftar Isi
Latar Belakang Masalah Irian Barat
Permasalahan Irian Barat berawal dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 yang memutuskan masalah Irian dalam satu tahun setelah penyerahan kedaulatan, karena pada saat itu baik Indonesia maupun Belanda merasa memiliki hak lebih atas wilayah Papua bagian barat.
Akan tetapi, Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Belanda menunda penyerahan Irian Barat kepada Indonesia sebagai berikut.
1. Politik
Partai politik pada saat itu menguasai parlemen Belanda, menginginkan penguasaan Irian Barat di bawah kendali pemerintah Belanda. Keinginan Partai Katolik tersebut mendapat dukungan dari golongan Protestan dan Partai Liberal dalam parlemen Belanda.
2. Sosial
Bagi pemerintah Belanda, Irian Barat berperan penting dalam mengatasi masalah kepadatan penduduk. Pemerintah Belanda merasa terbebani dengan banyaknya orang Belanda dari Indonesia, terutama kaum Indo-Belanda. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Belanda menjadikan Irian Barat sebagai daerah tujuan transmigrasi bagi kaum Indo-Belanda.
3. Ekonomi
Sejak tahun 1935 Belanda terus malakukan eksplorasi minyak bumi di Irian Barat melalui perusaan swasta Belanda Nederlandse Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM). Pusat pertambangan minyak NNGPM berada di Sorong.
Selain itu, Menteri Maarseven telah menyadari tentang potensi Irian Barat setelah menerima laporan dari kepada residen Irian Barat, J.P.K. Van Echoud dalam Nota inzake de economische roekomst van Nieuw Guinea (nota mengenao masa depan konomi Niuew-Guinea).
Nota itu menyebutkan tim geologi telah menemukan jejak-jejak mineral berupa nikel dan tembaga dengan konsentrasi tinggi di pegunungan sekitar ibu kota wilayah Hollandia.
Dengan demikian, Irian Barat menjadi harapan bagi Belanda untuk memperbaiki perekonomiannya yang terpuruk akibat Perang Dunia II sekaligus kompensasi atas kehilangan wilayah Hindia-Belanda (Indonesia).
Penundaan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda tersebut sangat mengecewakan bangsa Indonesia. Presiden Soekarno pada saat itu menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai sebelum Irian Barat kembali menjadi bagian Republik Indonesia.
Selanjutnya, dalam Sidang Umum PBB 1961 perwakilan Indonesia, Subandrio menegaskan Indonesia akan melaksanakan konfrontasi di segala bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, dan militer untuk merebut Irian Barat dari Belanda.
Perjuangan Pembebasan Irian Barat
Pada masa Demokrasi Terpimpin, dilakukan segala upaya pembebasan Irian Barat. Perjuangan pemerintahan Indonesia dalam pembebasan Irian Barat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu sebagai berikut.
- Melalui jalur diplomasi.
- Melalui konfrontasi politik, ekonomi, dan militer.
- Melalui persetujuan New York.
- Melalui Pelaksanaan Pendapat Rakyat (Pepera).
Setelah melakukan perjuangan tersebut, akhirnya pembebasan Irian Barat berhasil melalui Pepera. Dimana pada saat itu perwakilan PBB ikut mengawasi proses berlangsungnya Pepera dan membawa hasil pepera ke Sidang Umum PPB ke-24 pada 19 November 1969.
Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan Irian Barat tetap menjadi bagian Republik Indonesia. Seluruh peserta sidang umum PBB pun menyetujui hasil Pepera tersebut.
Baca juga: Masa Demokrasi Terpimpin
Nah itulah dia artikel tentang sejarah pembebasan Irian Barat dari Belanda beserta perjuangan bangsa Indonesia. Demikian artikel yang dapat freedomsiana.id bagikan dan semoga bermanfaat.
