Setelah Indonesia merdeka, Indonesia harus mengatasi berbagai disintegrasi bangsa. Banyak sekali ancaman yang harus diatasi oleh Indonesia, mulai dari ancaman akibat perbedaan ideologi, konflik kepentingan hingga akibat sistem pemerintahan.
Ancaman disintegrasi akibat sistem pemerintahan berawal dari Konferensi Meja Bundar (KMB). Berdasarkan hasil KMB, negara Indonesia berbentuk federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri atas Republik Indonesia, negara Pasundan, negara Madura, dan Negara Indonesia Timur.
Akan tetapi, bentuk pemerintahan ini hanya berlangsung kurang dari satu tahun. Negara-negara bagian selatan Republik Indonesia yang bergabung dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) menunjukkan ketidakpuasan terhadap bentuk negara federal. Akhirnya Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950.
Daftar Isi
Pemberontakan Akibat Sistem Pemerintahan di Indonesia
Dalam perkembangannya, bentuk pemerintahan seperti ini masih menimbulkan ketidakpuasan rakyat di berbagai daerah yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan. Pemberontakan tersebut mengancam integrasi bangsa Indonesia. Pemerontakan apa saja yang berkaitan dengan sistem pemerintahan? Berikut diantaranya.
1. Pemberontakan PRRI
Kondisi politik dan pemerintahan Indonesia yang tidak stabil setelah pembubaran RIS memicu munculnya gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Gerakan PRRI dimulai dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni.
Setelah pembentukan dewan-dewan tersebut, pada 10 Februari 1958 Letkol Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Djuanda mundur dari kursi pemerintahan. Akan tetapi, pemerintah pusat tidak menangapi isi ultimatum tersebut. Oleh karena itu, pada 15 Februari 1958 Letkol Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya PRRI di Bukittinggi, Sumatra Barat.
2. Pemberontakan Permesta
Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dideklarasikan oleh Letkol Ventje Samuel pada 2 Maret 1957. Pembentukan gerakan permesta dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan daerah Sumatra dan Sulawesi dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat.
Gerakan Permesta mengingingkan perhatian pemerintahan pusat terhadap pemerintah daerah. Dalam perkembangannya, para pelajar, mahasiswa, pemuda, dan mantan perwira KNIL mendaftarkan diri menjadi pasukan dalam Angkatan Perang Permesta. Pasukan Permesta melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia dengan cara bergerilya.
3. Persoalan Negara Federal dan BFO
Pembentukan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) memunculkan dua golongan berbeda pandangan. Golongan pertama adalah golongan federalis yang pro-Belanda. Golongan ini berusaha mempertahankan bentuk negara federal dengan tetap menjalin kerja sama dengan pemerintah Belanda.
Adapun golongan kedua adalah golongan unitaris yang pro-Republik. Golongan ini menolak kerja sama dengan Belanda dan memilih Republik Indonesia dalam rangka membentuk Negara Indonesia Serikat. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, pemerintahan Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas Republik Indonesia dan negara-negara BFO.
Akan tetapi dalam perkembangannya negara-negara bagian BFO menujukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah RIS. Rakyat di negara-negara bagian BFO merasa masih berada dalam belenggu penjejahan Belanda. Oleh karena itu, mereka menginginkan RIS dibubarkan dan semua negara bagian bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca juga: Latar Belakang Pemberontakan APRA, Andi Aziz dan RMS
Nah itulah dia artikel tentang latarbelakang beberapa pemberontakan di Indonesia akibat sistem pemerintahan, mulai dari PRRI, Permesta, dan BFO. Demikian artikel yang dapat freedomsiana,id bagikan tentang pemberontakan di Indonesia dan semoga bermanfaat.
