Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Indonesia pernah menganut dua sistem pemerintahan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi pernah dijalankan pada masa pemerintahan Orde Baru.
Setelah Orde Baru runtuh, sentralisasi digantikan dengan desentralisasi. Sentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
Sedangkan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar bisa mengatur kegiatan di daerah tersebut berdasarkan asas otonom.
Desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.
Setiap kebijakan tentunya memiliki latar belakang di dalamnya. Latar belakang kebijakan otonomi daerah adalah? Berikut jawabannya!
Daftar Isi
Kebijakan Otonomi Daerah Dilatarbelakangi Oleh?
Kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah.
Pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah tersebut bertujuan agar suatu daerah bisa memimpin daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari daerah lain atau pusat, dan juga untuk mensejahterakan rakyat.
Latar Belakang Otonomi Daerah
Latar belakang otonomi daerah terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun penjelasan masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut.
1. Faktor Internal
Faktor internal latar belakang otonomi daerah adalah kondisi yang terdapat dalam negara Indonesia yang mendorong penerapan otonomi daerah di Indonesia.
Latar belakang kebijakan otonomi daerah secara internal diakibatkan oleh adanya tuntutan atas buruknya pelaksanaan sistem pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik, yaitu mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan.
Akibat hal tersebut terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan di kota-kota besar, khususnya Ibukota Jakarta dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kesenjangan ini mengakibatkan arus urbanisasi yang besar di daerah Ibukota yang menimbulkan berbagai masalah, seperti kriminalitas dan sulitnya penataan kota.
Selain itu, ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah yang sentralik juga didorong oleh massifnya eksploitasi sumber daya alam di daerah-daerah yang kaya akan sumber dalam. Ekeploitasi tersebut tidak sebanding lurus dengan pembangunan di daerah tersebut.
Hal inilah yang mendorong lahirnya tuntutan masyarakat yang menginginkan kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus daerah mereka.
2. Faktor Eksternal
Sedangkan faktor eksternal latar belakang otonomi daerah adalah faktor dari luar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat implementasi otonomi daerah di Indonesia.
Latar belakang kebijakan otonomi daerah secara eksternal diakibatkan oleh adanya keinginan modal asing untuk meningkatkan modal dan investasinya di Indonesia.
Walaupun dorongan internasional mungkin tidak langsung mengarah kepada dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, tetapi modal internasional cukup penting untuk melakukan efisiensi dan biaya investasi yang tinggi sebagai akibat dari korupsi dan rantai birokrasi yang panjang.
Agenda juga menjanjikan hal tersebut akibat terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan yang sarat dengan KKN menjadi pemerintahan yang bersih dan pada gilirannya akan lebih terbuka terhadap investasi asing.
Baca juga: Sistem Pemerintahan yang Dianut pada Masa Orde Baru
Nah itulah dia artikel tentang pertanyaan “kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh?” beserta penjelasannya. Demikian artikel yang dapat freedomsiana.id bagikan tentang salah satu pertanyaan pelajaran PKN dan semoga bermanfaat.
