Konstitusi Negara yang Mengatur Tentang Kekuasaan Hakim

Di Indonesia kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seperti yang tertera pada pasal 1 UU tersebut yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terelenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Konstitusi Negara yang Mengatur Tentang Kekuasaan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggarakan kekuasaan kehakiman membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas menyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakukan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sudah diubah menjadi Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan.

Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

• Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya.
• Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi di Indonesia.

Asas Kekuasaan Kehakiman