Sejak pendatanganan Kapitulasi Tuntang, wilayah Indonesia menjadi jajahan East India Company (EIC), badan perdagangan Inggris yang berpusat di Kalkuta (India) dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Untuk wilayah Indonesia, Lord Minto mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang pemerintahan.
Raffles menjalankan pemerintahan di Indonesia didampingi oleh suatu badan penasihat (advisory councol) yang terdiri dari Gillespie, Cranssen, dan Muntinghe. Masa pemerintahan Raffles berlangsung lima tahun dari tahun 1811-1816 dengan pusat pemerintahan Inggris di Batavia.
Daftar Isi
Prinsip Thomas Stamford Raffles
Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan inggris di tanah jajahan. Untuk menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip berikut.
- Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat.
- Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial.
- Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa.
Kebijakan Raffles di Indonesia
Selama pemerintahannya di Indonesia, Raffales mengaluarkan kebijakan-kebijakan di berbagai bidang. Kebijakan raffles di Indonesia antara lain sebagai berikut.
1. Bidang Pemerintahan
- Membagi Pulau Jawa menjadi enam belas karesidenan.
- Mengganti sistem pemerintah kolonial menjadi sistem pemerintah feodal.
- Bupati-bupati dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah pemerintah pusat.
2. Bidang Ekonomi
Raffles berusaha melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Berikut beberapa kebijakan Raffles di bidang ekonomi.
- Penghapusan desa sebagai unit administrasi penjajahan.
- Penghapusan sistem monopoli.
- Penghapusan kerja rodi dan perbudakan.
- Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi.
- Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang.
Kebijakan Landrent System
Raffles menetapkan kebijakan ekonomi seperti yang dijalankan Inggris di India. Alasannya, yaitu India dan Indonesia sama-sama bangsa agraris. Kebijakan ekonomi Raffles ini dikenal sebagai sistem pajak tanah (landrent system). Ketentuan yang terdapat dalam sistem pajak tanah adalah sebagai berikut.
- Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan. Rakyat bebas menanam tanaman yang dianggap menguntungkan.
- Semua tanah menjadi milik kolonial. Para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah kolonial. Pungutan sewa tanah dilakukan secara langsung dan tidak melalui perantara bupati.
- Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan batas waktu.
3. Bidang Hukum
Dalam bidang hukum, sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih ke besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penehak hukum yang ada pada masa pemerintahan Raffles adalah sebagai berikut.
- Court of Justice, terdapat pada setiap residen.
- Court of Request, terdapat pada setiap divisi.
- Police of Magistrace.
4. Bidang Sosial
- Penghapusan sistem kerja rodi (kerja paksa)
- Penghapusan perbudakan, walaupun dalam praktiknya melanggar undang-undangnya sendiri. Di batavia Raffles juga menetapkan pajak yang tinggi bagi pemilik budak.
- Peniadakan pynbank, yaitu hukum yang sangat kejam dengan melawan harimau.
5. Bidang Ilmu Pengetahuan
- Menulis buku yang berjudul History of Java yang dibantu dengan juru bahasanya yang bernama Raden Ario Notodiningrat dan Bupati Sumenep, Notokusumo II.
- Mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
- Menemukan bunga Rafflesia arnoldii.
- Merintis Kebun Raya Bogor.
- Memberikan bantuan kepada John Crawfurd (residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago, yang diterbitkan dalam tiga jilid di Edinburd pada tahun 1870.
Baca juga: Kebijakan Daendels di Indonesia
Nah, itulah artikel tentang kebijakan kolonial Inggris di Indonesia pada masa pemerintahan Raffles. Demikian artikel yang dapat freedomsiana.id bagikan tentang materi kolonialisme di Indonesia, sekian dan semoga bermanfaat.
