Infrastruktur Politik

Infastruktur Politik (The Socio Political Sphere) – Infastruktur politik adalah kompleksitas dari hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga Negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan social politik dalam masyarakat.

Fungsi infastruktur politik dalam mekanisme kehidupan politik yang demokratis menurut Rusadi Kantaprawira adalah pendidikan politik, mempertemukan kepentingan, agregasi kepentingan, seleksi kepemimpinan, dan komunikasi politik. Infastruktur politik meliputi 5 komponen, yaitu sebagai berikut.

Partai Politik (Political Party)

Secara umum partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideology tertentu serta berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternative kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

Fungsi Partai Politik

Menurut undang-undang, partai politik berfungsi sebagai sarana sebagai berikut.

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya.
2. Penciptaan iklim yang kondusif dan alat pemersatu bangsa guna menyejahterakan masyarakat.
3. Menyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional guna merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
4. Partisipasi politik warga Negara.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

Tujuan Politik Secara Umum

Partai politik mempunyai tujuan umum yaitu sebagai berikut.

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Politik Secara Khusus

Adapun tujuan khusus partai politik adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggara kegiatan politik dan pemerintahan.
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja. Beberapa bentuk kelompok kepentingan adalah sebagai berikut.

1. Kelompok kepentingan anomik. Kelompok ini terbentuk dari unsur-unsur masyarakat secara spontan dan seketika akibat satu isu kebijakan pemerintah, agama, politik, dan sebagainya. Oleh karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering tumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik nonkonvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, dan tindak kekerasan.
2. Kelompok kepentingan nonasosiasional. Kelompok ini berasal dari unsur keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi. Kelompok ini sering terorganisasi rapi dan mempunyai kecenderungan muncul dari masyarakat yang belum maju. Sebagai contoh keluhan masalah pemakaian bahasa pengantar di sekolah.
3. Kelompok kepentingan institusional. Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau social. Mereka dapar menyatakan kepentingan sendiri ataupun mewakili kelompok lain dalam masyarakat. Kelompok institusional banyak didukung karena memiliki anggota yang berasal dari unsur partai politik, korporasi politik, badan legislatif, militer, birokrasi, dan keagamaan untuk kepentingan kegiatan lobbying terhadap pemerintah. Ssebagai contoh fraksi-fraksi, klik-klik perwira, departemen, dan ideologis.
4. Kelompok kepentingan asosiasional. Kelompok ini menyatakan kepentingannya secara khusus, memakai tenaga profesional, dan memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. Kelompok asosiasional mencakup serikat buruh kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang terorganisasi, dan kelompok keagamaan.

Kelompok Penekan (Preassure Group)

Kelompok penekan hamper sama dengan kelompok kepentingan. Namun, pada kelompok penekan sama sekali tidak berkeinginan untuk pengisian jabatan-jabatan politik. Kelompok ini biasanya mempunyai keinginan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Kelompok penekan antara lain ormas keagamaan, organisasi kepemudaan, LSM, yayasan atau badan hukum, serta organisasi pembela hukum dan HAM.

Media Komunikasi Politik (Political Communication Media)

Media komunikasi politik menjadi salah satu elemen penting dalam system politik sebuah bangsa, Alat yang menjadi komunikasi politik adalah media massa. Media massa dapat dijadikan sebagai penyalur sekaligus pembawa suara rakyat dalam aktivitas politik ataupun penciptaan opini public yang bertema politik dalam arti luas.

Baca: Suprastruktur Politik di Indonesia dan Lembaga-Lembaganya

Bagi partai politik, fungsi media komunikasi politik adalah sebagai alat penyebarluasan konsep-konsep, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, ideology-ideologi, dan program-program kerja kepada seluruh anggota simpatisannya. Media komunikasi politik ini bias berupa surat kabar, bulletin, brosur, pamflet, dan media elekronik.

Tokoh Politik (Political Figure)

Tokoh politik adalah orang yang karena latar belakang sejarahnya, sepak terjangnya dalam perjuangan, dan idealismenya dikenal oleh masyarakat sehngga setiap pendapat/pikiran dan pembuatannya diikuti oleh banyak orang. Biasanya ia juga mempunyai kemampuan oratoris kharismatik yang mampu mempersatukan, juru penengah, dan pandai memanipulasi symbol-simbol sehingga dapat mengendalikan massa.

Nah, itulah definisi mengenai insfrastruktur politik dan 5 contoh komponen-komponennya beserta penjelasan. Demikian artikel yang dapat saya bagikan mengenai infrastruktur politik dan semoga bermanfaat.