Implementasi Wawasan Nusantara

Sebagai warga negara Indonesia, kegiatan gotong royong bukanlah hal yang aneh. Bahkan, hal tersebut sudah biasa terjadi. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan gotong-royong, misalnya memperbaiki jalan umum yang rusak, membantu membenahi rumah warga yang tidak mampu, memasang penerangan jalan kampung, dan kegiatan lain. Kegiatan ini sama sekali tidak mengharapkan imbalan.

Meskipun demikian, banyak orang yang menyukai kegiatan ini karena banyak manfaatnya. Sebagai contoh, meningkatkan keakraban, membina persatuan dan kesatuan. Tentu kita masih ingat bahwa sebagai negara yang manjemuk, persatuan dan kesatuan menjadi syarat utama untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Selain itu, untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus berpedoman kepada Wawasan Nusantara.

Oleh karena itu, wawasan Nusantara harus tercermin dalam setiap langkah dan pola pikir seluruh bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara harus menjadi acuan dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berangsa, dan bernegara termasuk segala masalah yang akan dihadapi dalam pencapaian tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Implementasi Wawasan Nusantara

Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai beirkut.

1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Politik

Kehidupan politik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Kehidupan politik di Indonesia diharapkan berjalan dengan baik, mengutamakan kepentingan rakyat, serta sesuai dengan kehendak rakyat. Setiap kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah harus mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Selain itu, para penyelenggara negara harus dapat menunjukkan sikap yang bijaksama dan amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Berikut hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam hal implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik.

• Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
• Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
• Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
• Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan.
• Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Ekonomi

Kehidupan perekonomian berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perekonomian rakyat harus dapat berjalan dengan mengutamakan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat banyak. Kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia harus dapat diolah dan dimanfaatkan demi kepentingan seluruh bangsa.

Berikut hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam hal implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi.

• Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
• Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
• Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya di Indonesia harus dapat mencerminkan suatu sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.

Berikut hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam hal implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya.

• Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
• Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.

4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Pertahanan dan Keamanan

Setiap masyarakat menghendaki kehidupan yang aman dan tenteram. Di lingkup negara hal tersebut dapat terwujud apabila sistem pertahanan dan keamanan kuat. Rasa aman dan tenteram sangat memengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Apabila rakyat dapat hidup dengan rasa aman, penyelenggaraan pemerintahan pun dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram bukan kewajiban pemerintah saja, tetapi juga kewajiban seluruh komponen masyarakat Indonesia. Pemerintah harus mampu menciptakan kehidupan pertahanan dan keamanan yang kondusif yang melibatkan rakyat melalui kesadaran bela negaranya.

Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan dari mana pun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.

Berikut hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam hal implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan.

• Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran.
• Membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juwa menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dan kekuatan keamanan.
• Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

Dengan demikian, implementasi Wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinnekaan sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu hanya dapat diwujudkan apabila seluruh rakyat ikut terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dan semoga bermanfaat.

Referensi: https://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara