Dekrit Presiden 1959 adalah teks dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1950. Dektri merupakan keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.
Dikeluarkannya dekret tersebut bermula pada awal Juli 1950 ketika Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan ketua DPR saat itu Sartono, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, Roeslan Abdoelgani, dan Muhammad Yamin.
Pertemuan tersebut menyepakati pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan konstituante.
Pembacaan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1950 dianggap sebagai jembatan politik dari era Demokrasi Liberal menuju era Demokrasi Terpimpin. Meskipun singkat, Dekret Presiden tersebut berdampak besar bagi kehidupan politik bangsa Indonesia.
Daftar Isi
Isi Dekrit Presiden 1959
Adapun isi dari Dekrit Presiden tahun 1959 adalah sebagai berikut.
- Pembubaran Konstituante.
- Tidak berlakunya UUD Sementara 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
- Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Mempunyai Arti Penting Bagi Republik Indonesia Yaitu?
Dekrit presiden 5 juli 1959 mempunyai arti penting bagi republik indonesia yaitu karena berfungsinya kembali UUD 1945 sebagai dasar idiil dan yuridis.
Landasan idill adalah ideologi dasar dari sebuah negara, falsafah bangsa yang memiliki kekuatan hukum bersifat mengikat bagi para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan serta segenap rakyat Indonesia.
Sedangkan unsur yuridis adalah nama lain dari hukum itu sendiri, dimana yuridis menegaskan tentang aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum.
Arti Penting Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Selain karena kembalinya UUD 1945 sebagai dasar idiil dan yuridis, Dekrit Presiden 1959 juga masih memiliki arti penting, yaitu sebagai berikut.
- Bangsa Indonesia dapat terhindar dari konflik dan pemberontakan yang terjadi secara terus-menerus yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan dengan dibubarkannya sistem Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.
- Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) sesuai dengan tuntutan UUD Negara Republik Indonesia (1945).
- Dengan adanya perintah dari KASAD untuk mengamankan jalannya dekrit, kekuatan militer memegang peranan penting dalam pencatura politik di Indonesia.
Alasan Diberlakukannya UUD 1945 Kembali
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan dekrit yang dibentuk karena pergantian kabinet dalam waktu yang singkat. Hal tersebut menyebabkan keadan politik Indonesia menjadi tidak stabil dan membahayakan kelangsungan pemerintah Republik Indonesia.
Alhasil untuk mengatasi hal tersebut muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan sistem Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali kepada UUD 1945 dengan mengganti sistem Demokrasi Liberal.
Baca juga: 7 Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
Nah itulah dia artikel tentang “arti penting Dekrit Presiden 5 juli 1959 bagi Republik Indonesia” beserta penjelasannya. Demikian artikel yang dapat freedomsiana.id bagikan tentang pertanyaan dalam pelejaran sejarah dan semoga bermanfaat.
